Peranserta dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak, sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Budayapolitik dan sosialisasi politik adalah pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat yaitu Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka Budaya Politik, yang merupakan hasil kajian antara Peranserta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui? - 25418441 Almi3207 Almi3207 12.11.2019 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui? 1 Lihat jawaban Iklan Peranserta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut : Ø Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak poltitk dalam pemilu. PeranBPD Dalam Mendorong Masyarakat Membahas Penyusunan RKP Desa 50% 40% Persentase 39% 30% 20% 28% 19% 10% 15% 0% Kategory sangat mendorong mendorong kurang mendorong tidak mendorong (Sumber: Hasil Angket,2016) Dari hasil angket tersebut pada Grafik 4.5. mendeskripsikan bahwa perang BPD dalam mendorong masyarakat luas dalam membahas cara membuat es lilin lembut dan empuk. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani sendiri memiliki pengertian yaitu masyarakat yang beradab, demokratis, dan berkeadilan. Pendidikan sendiri merupakan pilar utama dalam membentuk masyarakat madani yang tangguh dan berkelanjutan. Pendidikan menjadi peran sentral dalam membangun kesadaran masyarakat tentang hak – hak dan kewajiban sebagai warga sistem pendidikan yang baik, anak – anak sejak dini diajarkan tentang nilai – nilai demokrasi, keadilan, toleransi, dan hak asasi manusia. Mereka diberikan pahaman tentang bagaimana pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik, menghargai tentang perbedaan, dan pentingnya berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Pemahaman ini dapat membuat generasi muda akan tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan juga berperan dalam membentuk kemampuan yang kritis dan analitis. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu tersebut dilengkapi dengan keterampilan dalam berpikir kritis dan analitis. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu tersebut dilengkapi dengan keterampilan dalam berpikir kritis yang diperlukan untuk memahami isu-isu sosial dan politik yang ada di sekitarnya. Mereka diajarkan untuk tidak menerima informasi begitu saja, diperlukan untuk melakukan evaluasi kritis dan mencari kebenaran dibaliknya. Keterampilan yang dimiliki ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana serta adil. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dimasyarakat. Masyarakat madani yang ideal ini, setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan Pendidikan yang merata, kita semua dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak untuk mencapai semua potensi mereka secara penuh. Pendidikan juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memperkenalkan mata pelajaran hukum atau kewarganegaraan, Pendidikan dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara yang baik, serta sistem hukum yang berlangsung di Indonesia. Hal ini penting dalam membangun masyarakat yang sadar kan hak-haknya dan siap untuk berpartisipasi untuk pembangunan negara yang yang berfokus untuk pembangunan keterampilan juga tak kalah penting dalam mewujudkan masyarakat madani. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan dapat memecahkan masalah. Dengan memiliki keterampilan tersebut, lulusan pendidikan akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja serta mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan mewujudkan Pendidikan yang dapat membentuk masyarakat madani, diperlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Kerja sama tersebut seperti kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat secara luas. Pemerintah perlu mengalokasi sumber daya yang memadai untuk pendidikan. Penyediaan akses pendidikan yang merata yaitu pemerintahh perlu memastikan bahwa akses pendidikan yang berkualitas tersedia untuk semua masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun geografis. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya, terutama pada daerah terpencil dan kualitas pendidikan juga hal yang penting karena fokus harus diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan yang disediakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan guru atau pengajar, pengembangan kurikulum, serta penggunaan metode pengajar yang kreatif dan inovatif. Pendidikan karakter juga dapat mewujudkan masyarakat madani karena masyarkat membutuhkan pendidikan yang melampaui aspek akademik semata. Pendidikan harus diperkenalkan dalam kurikulum untuk dapat mengembangkan nilai-nilai moral, etika, kejujuran, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kerja sama yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan program ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan sosial, dan pendekatan pembelajaran yang mendorong sikap siswa yang saling teknologi dalam Pendidikan dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk pengembangan konten digital yang interaktif, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran secara online. Dalam hal ini, semua masyarakat harus dipastikan memiliki akses yang memadai ke teknologi informasi dan orang tua dan masyarakat untuk dapat mendorong para siswa dalam pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengadakan program komunitas, seperti pertemuan orang tua dan kegiatan sosial lainnya, yang dapat memperkuat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Lihat Pendidikan Selengkapnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Kemampuan yang dimiliki organisasi mahasiswa Mahasiswa menjadi agen of change, yang dapat membawa perubahan serta menjadi pengganti bagi orang – orang terdahulunya yang dimana harapannya akan bergerak ke arah yang lebih baik. Mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya serta melakukan kontrol dan pengawasan terhadap sistem birokrasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang mengacu pada penyimpangan – penyimpangan nilai – nilai yang terkait tri dharma perguruan tinggi, norma, dan UUD. Mahasiswa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan politik, yang dimana mahasiswa dapat menyampaikan tuntutan – tuntutan yang didasari oleh kajian dan konsolidasi lebih dulu sebelum melakukan demonstrasi. Pelaksanaan program kerja yang tidak jarang berhubungan dengan lembaga – lembaga swadaya yang ada pada masyarakat menjadikan mahasiswa semakin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan politik yang tidak sesuai. Upaya yang dilakukan mahasiswa jika terjadinya penyimpangan atau adanya tindak korupsi dengan cara melakukan konsolidasi, dan diskusi publik dengan orang – orang yang berkompeten dalam bidang ini B. Peran Mahasiswa dalam Mencegah Korupsi Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi bisa dengan mendemonstrasikan bahwa kampusnya harus bersih dari perbuatan korupsi dan bisa juga dengan penanaman nilai moral dan kejujuran pada mahasiswa. Upaya untuk merealisasikan hal tersebut mahasiswa harus lebih mengkritisi dan mengawasi kebijakan kebijakan internal kampus serta organisasi mahasiswa memberikan wadah untuk pelatihan – pelatihan atau edukasi dengan mengadakan seminar mengenai anti korupsi, diskusi dan lomba – lomba mengenai anti korupsi melalui seni, debat dan lain - lain. Ormawa juga pada diskusi sering menyisipkan pembahasan mengenai korupsi dan sejenisnya, dan saling mengingatkan bahwa perbuatan korupsi melanggar hukum karena sudah jelas menyimpang dari norma serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Organisasi mahasiswa yang menjadi wadah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill dibuktikan dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti lomba peradilan mengenai tindak pidana money loundering, yang ada pada organisasi fakultas yaitu PSBH pada fakultas hukum Universitas nilai moral dan kejujuran pada mahasiswa dalam perkuliahan, perlu adanya edukasi terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi memperoleh nilai yang setinggi – tingginya, tanpa menggunakan cara – cara yang curang atau menggunakan jalan pintas. Menggunakan cara yang curang dapat merugikan orang lain yang dimana seseorang yang memiliki kemampuan dapat tersingkirkan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melawan diri sendiri dari rasa malas, dan organisasi mahasiswa memberikan tempat untuk belajar bersama. Belajar bersama yang secara tidak langsung dapat menumbuhkan semangat belajar pada mahasiswa, kegiatan belajar bersama ini juga diaplikasikan pada Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dalam pogram kerjanya yaitu ALJABAR ayo belajar bareng dengan tujuan membantu mahasiswa jika mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Lihat Pendidikan Selengkapnya Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut. Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung program- program pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. 1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konfl ik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan pendekatan post behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik? b. Siapa saja yang terlibat? c. Apa implikasinya? d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik? e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik? Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik. Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Sarjana Konsep Indikator Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan- kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. - Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah - Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik. Mirriam Budiardjo Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah public policy. - Berupa kegiatan individu atau kelompok - Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik. Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. - Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara biasa Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. - Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik - Memiliki tingkatan- tingkatan partisipasi Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman private citizen yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah - Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan - Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara preman biasa Sarjana Konsep Indikator Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. - Berupa kegiatan- kegiatan sukarela - Dilakukan oleh warga negara - Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Sumber www. Berdasarkan beberapa defi nisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa. Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap, b. warga negara biasa preman bukan pejabat, c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak, e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak. 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional. a. Bentuk konvensional Bentuk konvensional antara lain 1 dengan pemberian suara voting, 2 dengan diskusi kelompok, 3 dengan kegiatan kampanye, 4 dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5 dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6 dengan pengajuan petisi. b. Bentuk nonkonvensional Bentuk nonkonvensional antara lain 1 dengan berdemonstrasi, 2 dengan konfrontasi, 3 dengan pemogokan, 4 tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, 5 tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 6 dengan perang gerilya/revolusi. Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. a. Partisipasi aktif Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik. b. Partisipasi pasif Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu a. kegiatan pemilihan, b. lobi, c. kegiatan organisasi, d. mencari koneksi, e. tindakan kekerasan. Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat. b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat LSM sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah. Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. 4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik dalam proses politik, yaitu a. Modernisasi Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifi kasi sosial dalam masyarakatpun akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru. d. Konfl ik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini, bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konfl ik. Adanya konfl ik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nilai-Nilai Pancasila Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik antipolitik. Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik. Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff antara lain a. menduduki jabatan politik atau administrasi, b. mencari jabatan politik atau administrasi, c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik, d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik, e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik, f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik, g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi, h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik, i. voting pemberian suara. 5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya a. Keimer Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu 1 modernisasi, 2 terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial, 3 meluasnya partisipasi masyarakat, 4 konfl ik-konfl ik di antara pemimpin-pemimpin politik, 5 keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Ramlan Surbakti Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. c. Milbart Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu 1 penerimaan perangsang politik, 2 karakteristik sosial seseorang, 3 sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup, 4 perbedaan regional. d. Arbi Sanit Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu 1 kebebasan berkompetisi di segala bidang, 2 kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka, 3 keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur, 4 penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam masyarakat, 5 adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan. Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sumber Info Khusus 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan. Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu a. Model pembangunan liberal borjuis Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat. b. Model pembangunan otokrasi Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik untuk menciptakan stabilitas politik. c. Model teknokrasi Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. d. Model populasi Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi, b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan tekanan antarkelompok, c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu, d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasaan-perluasaan yang penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan, e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional. Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan sebagian rakyat. b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan. c. Ketidakacuhan apatis yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan masyarakat menjadi terganggu. Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan poltik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya. Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa Indonesia mencapai kejayaan? Refleksi Coba indentifi kasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda! Identifi kasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut! Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktuk politik dan sistem politik. Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi pikiran dan perasaan yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif. Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri. Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga- lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa, pemerintah, dan partai politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan- kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. I. Berilah tanda silang x pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 1. Tokoh yang mengemukakan budaya politik sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus adalah …. a. Almond dan Verba b. Huntington c. Nelson d. Kartaprawira e. Syamsudin Haris 2. Komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan politik peranan dan segala kewajiban merupakan komponen …. a. komponen orientasi afektif b. komponen kognitif c. komponen evaluasi d. komponen objek e. komponen etika 3. Berikut ini yang merupakan komponen orientasi evaluatif adalah …. a. sistem kepercayaan b. etika c. norma d. ide e. agama 4. Faktor yang sangat memengaruhi budaya politik adalah .... a. sistem politik b. sistem pemerintahan c. struktur politik d. partai politik e. masyarakat 5. Dapat memahami hubungan antara kebudayaan politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Pernyataan di atas merupakan ... budaya politik. a. pengertian b. tujuan c. manfaat d. fungsi e. tipe-tipe 6. Proses karlinamegawati22 karlinamegawati22 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Iklan Iklan brembo1 brembo1 Karna partisipasi politik wajib diketahui sebagai warga negara dan ikut melaksanakan untuk mengetahui arah dan tujuan demi kemajuan bangsa Makasih jawaban nya ;; Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn Membuat narasi opini ttg pentingnya pelajaran ppkn / pendidikan pancasila dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang 10 paragraph / atau sampai 2 hal … aman double folio tolong ya Jelaskan kaitannya praktek pembentukan organisasi mahasiswa dengan kebijakan publik!​ 2, Kedaulatan berasal dari kata daulat yang di ambil kata daulah arab, souvereignity inggris, sovereiniteit prancis, supremus latin, dan sovra … nita italia yang berate..? dirinuo negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai salah satu syrat​ 24 Fungsi yang berkaitan dengan hubungan internasional yang dijalin oleh suatu negara disebut fungsi​? Dampak dari kemajuan teknologi informatika saat ini tidak dapat kita antaranya, yaitu maraknya berita Hoax di media seorang pe … lajar yang mencerminkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam memandang fenomena maraknya berita Hoax ini, yaitu .... * A. tidak percaya pada setiap berita di media sosial, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan B. melaporkan setiap akun media sosial yang menyebarkan berita Hoax kepada pihak berwajib C. aktif mengampanyekan anti Hoax lewat semua akun media sosial yang dimilikinya D. memperkaya pengetahuan diri dengan rajin berliterasi dari berbagai sumber literatur​ Sebelumnya Berikutnya Iklan Tipe-tipe budaya politik di Indonesia secara garis besar merupakan pola tingkah laku individu dalam bernegara yang berorientasi pada politik. Sementara partisipan adalah individu yang berperan serta dalam sutau kegiatan tertentu. Bila kedua kata budaya politik dan partisipan digabungkan menjadi budaya politik partisipan atau politik partisipasi, maka para ahli memberikan definisi yang partisipasi politik atau politik partisipan menurut tiga orang ahli ketatanegaraan adalah sebagai berikutMenurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan individu sebagai warga negara dalam menentukan segala keputusan negara yang mempengaruhi hidupnya. Keterlibatan individu tersebut bisa dalam berbagai bentuk mulai dari pembuatan keputusan sampai pada penilaian atau evaluasi terhadap keputusan yang sudah dibuat dan dillaksanakan. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan sekelompok orang dengan tujuan yang sama dalam kehidupan Norman dam Sidney Verda, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara secara individu atau berkelompok yang legal resmi diketahui pemerintah yang berkuasa, dan langsung bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pegangkatan pejabat negara dan tindakan-tindakan yang akan mereka Prof. Miriam Budihardjo, partisipasi poltik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan partai poltik. Di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat lainnyaPengertian GrasiPengertian AmnestiPengertian AbolisiPengertian RehabilitasiCiri-Ciri Partisipasi PolitikBudaya politik partisipan, sejenis budaya atau pola tingkah laku yang mengajak peran serta individu atau masyarakat dalam suatu negara untuk mengikuti kegiatan politik dan kebijakan negara. Budaya politik demikian biasanya hanya dimiliki oleh negara yang mempunyai ciri-ciri negara demokrasi . Baca juga fungsi sosialisasi politikAda beberapa ciri-ciri warga negara yang mempunyai peran serta budaya politik partisipan. Ciri-ciri tersebut antara lain Warga negara tersebut sudah memiliki kesadaran penuh atas peraturan yang berlaku dan dapat mematuhi peraturan tersebut tanpa terpaksa karena pada dasarnya setiap peraturan dibuat demi kepentingan seluruh anggota negara menyadari akan kekuasaan pemerintah, tugas, dan wewenangnya. Termasuk menyadari semua tugas lembaga negara yang ada dalam negara memahami akan hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur dalam undang-undang negara sudah memiiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait masalah-masalah yang mewarnai kehidupan politik negara secara pengetahuan dapat memberi masukan dan kritik terhadap kebijakan negara yang sudah diambil. Selain itu, warga negara tersebut juga mempunyai keberanian untuk menyampaikan peran serta budaya politik partisipan, warga negara yang dianggap mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas adalah warga negara yang sudah mempunyai usia 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Hal itu biasanya dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk KTP. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikutPartisipasi atau kegiatan yang mempengaruhi pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai kebijakan politik. baca juga Ciri-Ciri Masyarakat PolitikPartisipasi atau kegiatan yang dilakukan bisa berarti dua hal, gagal atau berhasil dalam mempengaruhi pemerintah dalam atau kegiatan yang merupakan kegiatan luar warga negara atau individu yang dapat diamati, Artinya, bukan merupakan kegiatan rohani yang hanya dapat diperkirakan atau kegiatan poltik dapat berupa kegiatan yang tidak menggunakan kekerasan aksi damai, mengajukan petisi, ataupun mengajukan aspirasi wajar lewat lembaga yang ada atau yang menggunakan kekerasan seperti demonstrasi merusak dan menggunakan senjata / revolusi senjata.Partisipasi atau kegiatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang tidak langsung mempengaruhi misalnya ikut serta memlih dalam pemilu. Sedangkan kegiatan yang langung memepengaruhi kebijakan pemerintah cotohnya dengan menjadi anggota salah satu partai poltik yang ada ataupun menjadi anggota dari lembaga-lembaga negara. baca juga Peran dan Fungsi Mahasiswa Dalam MasyarakatBentuk-Bentuk Sikap Politik PartisipanDalam kenyataannya ada berbagai bentuk sikap warga negara dalam politik partisipan. Bentuk sikap negara ini yang nantinya akan mempengaruhi sejauh mana warga negara tersebut terlibat dalam politik partisipan. Bentuk-bentuk sikap tersebut, yaitu Sikap apatis masa bodoh, sikap yang tidak peduli dan tidak mempunyai minat terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap situasi dan gejala politik. Warga negara yang bersikap seperti ini biasanya menganggap peran serta terhadap poltik tidak akan mempengaruhi apapun dalam sinisme merupakan sikap angkuh yang dimiki warga negara. Sifat ini biasanya dimiliki warga negara yang menganggap kebijakan politik negaranya sudah buruk dan tidak akan mungkin berubah apapun sesuai katanya alien, adalah makhluk asing. Sikap alienasi berarti menggap politik itu sesuatu yang asing. Pemerintah dan segala kebijakan poltiknya adalah sesuatu yang berada di luar dirinya dan tidak berlaku untuk anomali hmapir sama dengan alienasi, warga negara yang merasa dirinya terpisah dengan budaya poltik yang ada. Sikap ini umumnya terlahir dari kebingungan terhadap sistem politik yang berlangsung di lainnyaSyarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945Tujuan Pembangunan NasionalKonstitusi yang Pernah Berlaku di IndonesiaPeran Budaya Politik Partisipan di Masyarakat IndonesiaBudaya politik partisipan merupakan salah satu jenis budaya poltik yang ada pada sistem negara demokrasi. Peran serta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara negara memiliki sikap toleransi dan saling menghargai di manapun dan dalam kegiatan apapun. Terutama sikap menghargai dan toleransi terhadap pendapat orang negara mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan / kelompoknya, sehingga setiap saat mementingkan hasil musyawarah dalam kepentingan aspirasinya sebagai bagian dari hak demokrasi sesuai aturan yang berlaku yang tercantum dalam negara mampu ikut serta aktif dalam kegiatan di lingkungan di mana dia tinggal dan bergaul. Warga negara mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan poltik negaranya, contohnya minimal ikut serta memilih dalam kegiatan pemilihan Peran Serta Budaya Politik Dalam PartisipanSetelah mengetahui definisi politik partispsi, ciri-ciri dan bentuk peran serta budaya poltik partisipan, hendaknya warga negara dapat megetahui juga contoh kegiatan apa saja yang termasuk kategori politik partisipan. Beberapa contoh kegiatan politik partisipan, yaitu Kegiatan Partai Politik, fungsi partai politik merupakan wadah setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan partai politik biasanya merupakan kegiatan penyampaian gagasan, penentuan kebijakan umum, penentuan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan, dan kegiatan masyarakat yang menunjukkan tujuan dan cita-cita mereka. Kegiatan warga negara dapat berupa kegiatan aktif, dengan menjadi anggota partai politik atau kegiatan pasif, dengan menjadi partisipan partai politik yang mendukung semua Umum, sebagai warga negara yang baik, seharusnya harus ikut serta dalam kegiatan pemilu dengan memberikan hak suaranya. Karena sesuai fungsi pemilu setiap suara yang masuk akan menentukan kebijakan politik / nasib bangsa beberapa tahun ke Politik, diskusi poltik dapat dilakukan secara terbuka dan umum ataus secara tertutup di televisi. Hal ini merupakan pendewasaan poltik warga negara dengan cara pendidikan politik. Biasanya dalam diskusi akan diberikan pro kontra suatu kebijakan politik disertai dengan alasan-alasannya sehingga bisa lebih mudah demonstrasi merupakan kegiatan politik partisipan yang berupa aksi unjuk rasa sekelompok orang yang tdaik menyetujui suatu kebijakan bahasan artikel tentang peran serta budaya politik partisipan. Semoga membantu dalam memahami budaya politik dan pelajaran di sekolah dengan tema yang sama. Terima kasih.

peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui